Paradigma teori Hak Asasi Manusia (HAM) secara tradisional menempatkan pertanggungjawaban pemenuhan HAM berada pada aktor negara, hal ini menyebabkan pihak korporasi lolos dari pengawasan. Padahal, secara actual dan potensial aktivasi korporasi dapat saja mengakibatkan pelanggaran HAM. Perhatian tentang isu ini…
Laporan hukum Luhut Binsar Panjaitan terhadap aktivis Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar tidak cukup dipandang sebagai peristiwa kriminalisasi yang mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi, namun juga memuat ancaman yang lebih fundamental yaitu kondisi republic. Kasus ini bukan lagi sekadar ancaman…
Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana bagi warga negara untuk memilih dan dipilih, serta hak politik untuk turut serta dalam penyelenggaraan nagara. Akan tetapi persepsi publik yang kerap meluas, mengatakan bahwa pemilu adalah penyerahan hak warga kepada sekelompok orang/organisasi untuk berkuasa…
Ajang special show menjadi salah satu cara pelaku bisnis stand up comedian untuk mendapatkan keuntungan, yaitu melalui penjualan tiket acara stand up comedy. Special show umumnya dilakukan dengan cara touring ke berbagai daerah secara bergantian (touring special show). Ajang atau…
Masyarakat Indonesia pada 11 Februari 2024, ramai memperbincangkan film dokumenter Dirty Vote yang di dalamnya melibatkan tiga orang akademisi Ahli Hukum Tata Negara ternama yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Fery Amsari. Ketiga akademisi Ahli Hukum Tata Negara tersebut…
© 2026, HA Law. All Rights Reserved.
