Outlook Business And Human Rights Indonesia 2026

Tahun 2026 menjadi fase transisi strategis bagi agenda Business and Human Rights (BHR) di Indonesia. Agenda BHR di Indonesia memasuki fase konsolidasi dari yang semula bergerak di ranah rencana aksi nasional/national action plan (NAP) menuju rezim uji tuntas HAM wajib bagi korporasi atau mandatory Human Rights Due Diligence (mHRDD). Hal ini ikut didorong oleh dinamika perkembangan BHR di tataran global; tantangan krisis iklim, tekanan regulasi dan ekspektasi pasar kian menuntut model praktik bisnis bertanggung jawab (responsible business). Dengan dinamika ini, agenda BHR Indonesia 2026 perlu diposisikan sebagai bagian dari disiplin tata kelola perusahaan dan perangkat kebijakan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dari risiko dan dampak akibat aktivitas bisnis, sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha dan kualitas pembangunan.

Outlook BHR Indonesia 2026 (Outlook) bertumpu pada kerangka berpikir Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework atau Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) yang menegaskan tiga pilar utamanya dalam membagi peran secara tegas; negara melindungi, dunia usaha menghormati, serta korban memiliki akses pemulihan. Berangkat dari kerangka berpikir ini, UNGPs memperdalam skema tradisional corporate social responsibility (CSR) yang hanya bersifat filantropi dan charity. Sejumlah tanggung jawab penghormatan HAM oleh dunia usaha dalam UNGPs beralih dari skema tersebut menuju standar tata kelola berbasis akuntabilitas, transparan, serta partisipatoris sebagai fitur baru dari apa yang disebut sebagai responsible business.

Sementara di level nasional, tantangan yang dihadapi agenda BHR meliputi; persistensi angka aduan pelanggaran HAM oleh korporasi yang menuntut efektivitas pencegahan, eskalasi ancaman bencana yang dipicu krisis ekologi, serta kesiapan korporasi dan institusi dalam masa transisi menuju kebijakan mHRDD. Oleh karena itu, Outlook memetakan lima tren kunci untuk membaca arah dinamika BHR Indonesia 2026 yang terdiri dari; (i) Regulasi, (ii) Lingkungan Hidup, (iii) Kinerja Korporasi, (iv) Teknologi, (v) Masyarakat Terdampak. Dari kelima tren kunci ini, Outlook juga mencoba menuntun pemerintah maupun dunia usaha untuk merespons dengan sejumlah rencana serta langkah-langkah strategis.

Contributor Penulis ;

• Haris Azhar, S.H., M.A.
• Zainal Abidin, S.H., LL.M.
• Nurkholis Hidayat, S.H., LL.M.
• M. Elfiansyah Alaydrus, S.H.

Artikel ini secara lengkap sudah diterbitkan oleh Penerbit Usaha Timur Cemerlang (UTC)

Versi digital dapat di unduh melalui tautan di bawah